Bangka Belitung – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengambil langkah strategis dengan membawa persoalan pertambangan timah di Pulau Belitung ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, serta Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Babel memperjuangkan aspirasi masyarakat Belitung yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi perlambatan ekonomi sebagai dampak terbatasnya aktivitas pertambangan timah.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan kepada pemerintah pusat adalah minimnya alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk yang dinilai jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Keterbatasan kuota RKAB tersebut mengakibatkan hasil produksi penambang rakyat tidak dapat terserap secara optimal, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertimahan.
Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi aktivitas pertambangan, tetapi juga merembet ke berbagai sektor lainnya. Perputaran ekonomi masyarakat melambat, daya beli menurun, aktivitas usaha ikut terdampak, hingga berkurangnya kesempatan kerja di Pulau Belitung.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan langsung kepada pemerintah pusat agar segera memperoleh perhatian dan solusi yang konkret.
“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” tegas Didit.
