DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong penyelesaian cepat konflik akses jalan sepanjang sekitar 600 meter yang menjadi jalur utama masyarakat menuju kebun di Kampung Nangka, Kabupaten Bangka Selatan.
Permasalahan tersebut mencuat setelah warga menilai keberadaan perusahaan di kawasan itu menghambat akses jalan yang telah digunakan masyarakat sejak 2013.
“Masyarakat pada prinsipnya mendukung adanya perusahaan. Namun, yang mereka minta hanya satu, yaitu akses jalan sepanjang kurang lebih 600 meter dibuka kembali agar dapat digunakan menuju kebun,” kata Anggota DPRD Babel, Didit.
Menurut Didit, penyelesaian masalah harus dilakukan berdasarkan aturan dan kajian hukum yang jelas. Karena itu, DPRD berencana membentuk tim untuk menelaah legalitas lahan serta memastikan status kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa.
