MADIUN – Ada yang janggal dalam penolakan Parapatan Luhur (Parluh) PSHT 2026 di Kota Pendekar.
Forum sakral ribuan warga PSHT yang sedianya digelar di Rumah Besar Persaudaraan, Padepokan Agung Jl. Merak No.10, Nambangan Kidul, justru ditolak digelar di Kota Madiun.
Yang menolak bukan masyarakat madiun, bukan juga ormas. Tapi Plt Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun.
Siapa Bagus Panuntun? Dia bukan birokrat netral. Dia adalah Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur, partai yang Ketua Umumnya Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Penolakan itu diumumkan Bagus sendiri usai Rakor Lintas Daerah bersama Pemprov Jatim di GCIO Kota Madiun, Rabu (16/9).
“Hari ini kami berkoordinasi dengan Kabupaten Madiun dan Magetan. Sepakat bahwa untuk Parluh dipersilakan, tetapi tidak di Kota Madiun,” kata Bagus, dikutip dari media online Radar Madiun.
Pernyataan itu singkat, tapi dampaknya besar. Kota Madiun yang selama ini menjadi jantung dan identitas PSHT, mendadak haram untuk Parluh.
Ada Jejak Ke Solo
Publik kemudian menduga-duga. Sebelum keputusan penolakan itu muncul, pihak punjer madiun yang selama ini diduga berupaya kuat ingin menggagalkan Parluh PSHT. Tercatat mengunjungi kediaman Ketua Dewan Pembina PSI, Jokowi, di Solo.
Apakah ini sekedar silaturahmi politik biasa?
Publik berhak bertanya-tanya. Karena Jokowi adalah Presiden yang melantik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hingga hari ini masih menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Rangkaiannya menjadi liar di kepala warga PSHT: Plt Wali Kota – Ketua PSI Jatim – Ketua Umum PSI Kaesang – Dewan Pembina Jokowi – Kapolri.
Apakah penolakan Parluh PSHT di Kota Madiun ini murni urusan ketertiban daerah, atau ada operasi politik yang ingin mengusir marwah PSHT dari kota kelahirannya sendiri?
Tim Kuasa Hukum PSHT menilai penolakan ini sangat janggal dan diskriminatif.
Parluh adalah forum internal, forum AD/ART, bukan aksi massa. Menolak Parluh di Padepokan sendiri sama saja menolak pemilik rumah menggelar musyawarah di rumahnya sendiri.
Jika alasannya keamanan, mengapa Pemkot tidak memfasilitasi pengamanan, malah mengusir acaranya ke luar kota?
Hari ini PSHT diuji. Siapa yang sebenarnya berhak menentukan nasib Padepokan Agung: Warga PSHT, atau Ketua Parpol?
Rakyat menunggu jawaban terbuka dari Plt Wali Kota Madiun.
Karena Madiun adalah Kota Pendekar, bukan Kota Kekuasaan.
