Pangkalpinang, Politikus perempuan ini juga membeberkan temuan yang mengungkap terkait aliran dana bermasalah yang ada di Bank Sumsel Babel.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Bangka Belitung, Rina Tarol pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (7/7/2025).
Ia menyebutkan, ada empat Bank SumselBabel yang mengendap di pendidikan, serta 10 bank SumselBabel dengan 46 debitur yang bermasalah. Yang lebih membingungkan, Rina mendapatkan informasi bahwa kredit-kredit bermasalah justru diberikan kepada koperasi di Lampung dan Jambi.
“Agak aneh, Pak. KUR kami, maka orang masyarakat debitur kita pinjam, penjualan duit KUR, setelah mati di Bank Sumselnya, Pak. Ini aneh, ini agak aneh Bank Sumselnya,” ungkap Rina, menampakkan keherannya.
Ia juga menyampaikan keluhan dari Perkreditan Rakyat di Bangka Belitung yang dirasakan dianaktirikan oleh Bank Sumsel Babel. Menurut penuturan mereka, meskipun Bank Sumsel Babel mendapatkan limpahan dana besar, mereka tidak membutuhkan uang dari BPR Babel. “Segitu sedihnya kami Bank BPR itu. Pak bayangin KUR-nya Bank setengah itu lagi melaju. Hei, dengar nih Pak media. Lucu kan? Kami Bank BPR itu rakyatnya, bank kami yang mau minjem KUR, ngajarinnya setengah mati. Itu tidak dapat-dapat,” keluh Rina, menyuarakan hati bank-bank daerah kecil.
Rina Tarol kembali membintangi laporan keuangan Bank Sumsel Babel yang menunjukkan biaya lain-lain mencapai Rp 860 miliar, nyaris menyentuh angka satu triliun. “Biaya promosi 62 miliar. Saya pindah, biaya lainnya, biaya lainnya apa?” tanyanya, nada suaranya penuh selidik. Ia khawatir biaya-biaya tak jelas ini hanya menjadi modus untuk mengurangi deviden yang seharusnya diterima daerah. “Kami minta penjelasannya, biaya operasional sampai 860 miliar ini di atas apa sebenarnya, Pak?” tegasnya, menuntut transparansi.
Tak hanya itu, Rina juga mengkritisi minimnya transparansi dalam proses pengadaan di Bank Sumsel Babel. “Kami tidak pernah melihat Bank Sumsel itu mengadakan lelang yang terbuka,” ungkapnya. Padahal, menurut aturan, semua pengadaan seharusnya diumumkan secara terbuka.
Rina berharap agar penjelasan detail mengenai biaya operasional dan promosi yang luar biasa ini segera diberikan. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah provinsi dan kabupaten untuk lebih peduli terhadap kondisi Bank Sumsel Babel, agar bank daerah ini benar-benar menjadi milik masyarakat, bukan segelintir elit.
“Jangan kepentingan kepala daerah. Jangan kepala daerah yang bisa mengeluarkan Bank Sumsel. Masyarakatnya enggak bisa,” pungkas Rina, menyuarakan aspirasi rakyat yang ingin merasakan manfaat nyata dari keberadaan Bank Sumsel Babel.
