DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama pemerintah provinsi berencana menemui Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat untuk menyampaikan aspirasi kepala desa dan lurah terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pertemuan itu diharapkan mendorong perbaikan pendataan penerima bantuan sosial agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.Data Demografi
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari keresahan kepala desa dan lurah terhadap hasil pendataan yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengusulan Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Kearifan Lokal dalam rangka Pemutakhiran DTSEN se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (12/10/2026).
“Kita ingin menyampaikan langsung aspirasi dan keluh kesah kepala desa serta lurah kepada BPS Pusat, supaya persoalan pendataan ini bisa diperbaiki,” ujar Didit seusai rapat.
Menurut Didit, kepala desa dan lurah kerap menghadapi dampak sosial ketika data penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi warga sebenarnya. Padahal, proses pendataan yang dipersoalkan tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan mereka.
Karena itu, DPRD Babel memfasilitasi pembahasan tersebut agar pemerintah pusat mendapatkan gambaran mengenai kendala yang dihadapi pemerintah desa dan kelurahan.
Kepala Desa Diusulkan Terlibat dalam Pendataan
Didit mengatakan salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pemutakhiran DTSEN. Dia mengusulkan agar kepala desa dilibatkan melalui musyawarah desa karena dinilai lebih memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya.Buka Komunitas
Pelibatan tersebut diharapkan membantu proses verifikasi data, terutama untuk memastikan keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi dengan lebih tepat.
