PANGKALPINANG — Krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang berkepanjangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menuai sorotan berbagai elemen masyarakat. Kali ini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Bangka Belitung berharap DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun tangan, memanggil pihak terkait, serta mengevaluasi persoalan distribusi BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat, termasuk kalangan pelajar.
Ketua Bidang Advokasi Pimpinan Wilayah IPM Bangka Belitung, Andre menilai antrean panjang di SPBU dan melonjaknya harga BBM eceran hingga Rp14.000–Rp19.000 per liter telah berdampak terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut tidak hanya menyita waktu produktif warga, tetapi juga berpotensi menghambat mobilitas pelajar dalam mengakses fasilitas pendidikan.
“Masyarakat terpaksa membuang waktu produktif mereka hanya untuk mengantre BBM. Waktu bekerja hilang, pengeluaran membengkak, aktivitas ibadah terganggu, hingga para pelajar kesulitan untuk mengakses fasilitas pendidikan. Ini bukan lagi situasi yang bisa dimaklumi,” tegas Andre dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
IPM Babel juga menyoroti perlunya keterbukaan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai penyebab terganggunya pasokan BBM. Menurut Andre, masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan, kepastian pelayanan, serta langkah penanganan yang terukur agar persoalan serupa tidak terus berulang tanpa solusi yang jelas.
Menanggapi persoalan yang berkembang, DPRD Babel telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (29/10/2026), pukul 13.00 WIB, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, sebelumnya menyampaikan bahwa undangan telah dilayangkan kepada General Manager Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU se-Babel untuk membahas persoalan distribusi BBM secara lintas sektor.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Babel dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang berdampak luas bagi kehidupan warga.
Andre menyampaikan, IPM Babel mendesak DPRD agar memastikan Pertamina dan pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan pasokan BBM. Selain itu, IPM meminta pengawasan lebih ketat terhadap penjualan BBM eceran, evaluasi terhadap pihak-pihak terkait, serta langkah penanganan yang jelas dan terukur.
“Kami meminta DPRD Provinsi hadir mewakili suara rakyat untuk mengaudit serta mengevaluasi secara menyeluruh seluruh jajaran terkait. Masyarakat hanya membutuhkan tiga hal mendasar, yakni kemudahan mendapatkan BBM, harga yang sesuai ketentuan pemerintah, dan kepastian pelayanan,” pungkas Andre.
