PANGKALPINANG – Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Dio Febrian, S.IP., menanggapi keluhan masyarakat, terkait kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD, mendadak tidak aktif.
Terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, di Ruang Pertemuan Komisi I Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang dipimpin Dio Febrian. Data peserta BPJS PBI bersumber dari APBD di Pangkalpinang semula berjumlah 9.000.
Karena dikembalikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Saat ini, sesuai kemampuan APBD Kota Pangkalpinang, hanya mampu menanggung 4.000 peserta.
Mengingat keterbatasan kuota yang tersedia, politisi PDI Perjuangan ini, meminta pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang, kembali mendata ulang masyarakat penerima fasilitas BPJS PBI, agar tepat sasaran.
“Kami dari DPRD Pangkalpinang, meminta pemerintah mendata ulang penerima BPJS PBI ini. Karena harus tepat sasaran,” kata Dio Febrian, Rabu 30 Oktober 2024.
Selain itu, Dio Febrian menyinggung soal layanan kesehatan dengan konsep Universal Health Coverage (UHC) untuk seluruh masyarakat Pangkalpinang.
Meskipun membutuhkan biaya cukup besar, pihaknya akan berupaya mendukung program ini. Demi memastikan setiap mayarakat memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.
“Kita akan mendorong pemerintah, agar program UHC ini dinikmati seluruh masyarakat Pangkalpinang. Sudah dihitung butuh biaya sebesar 26 miliyar,” pungkas Dio Febrian.
