PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini (17/03/2025) telah usai melaksanakan rapat paripurna dalam rangka menetapkan nama-nama yang diutus oleh setiap fraksi sebagai anggota panitia khusus dua rancangan peraturan daerah (RAPERDA) yaitu LKPJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2024 & Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan
Namun, beranjak dari rapat paripurna tersebut kemudian dilanjutkan kembali dengan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Sekretaris Daerah (SEKDA) dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perihal pemantapan teknis pemulangan 68 warga Bangka Belitung yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar
Dalam pemaparan yang disampaikan oleh pemerintah daerah (PEMDA) melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) bahwa telah dilakukan koordinasi yang cukup matang antara pemerintah daerah dengan beberapa Kementerian terkait teknis pemulangan korban tersebut yang pada prinsipnya PEMDA siap untuk memulangkan serta menyambut korban di Bumi Serumpun Sebalai
Disela rapat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan sempat menyampaikan kabar mengejutkan bahwa terdapat 15 korban perempuan yang juga menjadi bagian dari 68 orang tersebut, saya sebagai sosok perempuan juga ikut prihatin dan berharap agar pemerintah daerah juga dapat menyiapkan psikolog yang kompeten untuk memulihkan trauma para korban tersebut
“Saya dengan ini atas nama fraksi menyampaikan tambahan informasi kepada pimpinan dan peserta rapat semuanya, bahwa harus kita atensi bersama bahwa ada 15 perempuan yang juga masuk daftar korban TPPO ini dan mereka adalah warga asli Bangka Belitung. Selain itu, saya juga berharap sebagai seorang perempuan yang juga turut prihatin setelah mendengar kabar tersebut, agar pemerintah daerah juga memfasilitasi korban perempuan dengan menghadirkan psikolog perempuan yang mumpuni untuk membantu proses pemulihan korban setelah sampai di Bangka Belitung nantinya”
Selain menyampaikan soal keprihatinan terhadap korban perempuan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan turut menyampaikan usulan yang strategis yaitu berharap para korban yang nantinya berhasil dipulangkan agar difikirkan masa depannya, dengan cara DISNAKER melalui balai latihan kerja (BLK) memberikan pendampingan keterampilan baru agar mereka punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baru nantinya
Diakhir rapat, disimpulkan agar Kepala Dinas Sosial (DINSOS) beserta Pimpinan Komisi IV untuk dapat berangkat lebih dahulu dalam rangka berkoordinasi lebih lanjut soal kabar terbaru terkait kepastian jadwal ataupun waktu pemulangan para korban dari Myanmar tersebut, sedangkan untuk SEKDA, Kepala DISNAKER dan Kepala BAKUDA agar memastikan kesiapan regulasi anggaran supaya tidak terjadi kesalahan penggunaan anggaran nantinya, mengingat hal ini merupakan kategori kebijakan anggaran terhadap misi kemanusiaan yang bersifat sangat mendesak
