JAKARTA – DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat memastikan proses pemulangan masyarakat Babel korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang saat ini terjebak di perbatasan Myanmar-Thailand berjalan lancar. Pada Kamis (13/3), Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya beserta jajaran langsung mendatangi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI di Jakarta untuk memperoleh kepastian jadwal kepulangan korban.
Ketua DPRD Didit didampingi Wakil Ketua Komisi IV Me Hoa, Sekretaris Komisi II Elvi Diana, dan Sekretaris Komisi I Mulyadi. Delegasi ini diterima Rina Komariah, Kepala Subbidang Wilayah I Kawasan Asia Tenggara Kemenlu, yang menjelaskan bahwa repatriasi 525 Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO, termasuk 68 warga Babel, rencananya akan dilaksanakan pada 17-19 Maret 2025.
“Kami memastikan bahwa pemerintah pusat telah bekerja optimal. Direncanakan, tanggal 17-19, seluruh korban termasuk 68 warga Babel akan dipulangkan,” ujar Rina.
Dalam kesempatan itu, Didit menyoroti tingginya proporsi korban asal Babel, yang mencapai hampir 11% dari total pemulangan korban TPPO masyarakat Indonesia.
“Bayangkan, hampir 11 persen dari total korban yang akan dipulangkan adalah masyarakat Babel. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Didit.
Lebih lanjut, Didit menjelaskan sesampainya di Indonesia, para korban akan dikarantina di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Oleh karena itu, DPRD Babel akan bertemu dengan pihak Kemensos untuk memastikan persiapan pemulangan tersebut.
DPRD Babel juga telah menginstruksikan pemerintah daerah (eksekutif) untuk menyiapkan anggaran transportasi korban dari Jakarta ke Bangka Belitung. Selain itu, pihaknya akan mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait agar pemulangan para korban berjalan dengan lancar
“Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Babel, semoga niat baik ini dipermudah oleh Allah SWT, dan para korban bisa segera berkumpul kembali dengan keluarganya,” tutupnya.
