PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (17/3/2025).
Agenda rapat mencakup Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Non Peraturan Daerah terkait Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan, serta Penyampaian Nama-Nama Anggota Pansus tersebut untuk Tahun 2025.
Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, dalam sambutannya menyampaikan bahwa berbagai faktor ekonomi, termasuk inflasi dan ketimpangan pendapatan, berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di provinsi ini. Ia menyoroti bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 mencapai 4,6%, yang menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang yang menganggur.
“Di daerah perkotaan, angka pengangguran lebih tinggi, mencapai 5,5%, dibandingkan dengan daerah pedesaan. Jika dibandingkan dengan Agustus 2023, angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,5%,” jelas Sugito.
Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), menunjukkan tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
