Sebab, ada anggaran Pemprov Babel yang dikucurkan untuk BUMD BBBS, sejak didirikan beberapa tahun lalu.
“Tentunya permintaan Gubernur atas nama Pemprov Babel wajar ya. Ini kan terkait anggaran daerah, pengelolaan seperti apa. Sehingga dapat dipetakan lagi, apakah BUMD ini harus dibantu atau bagaimana kedepannya,” kata Rina Tarol Sabtu (7/6/2025).
Kata Rina Tarol, DPRD Babel dalam hal ini Komisi II juga perlu mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan BUMD PT BBBS.
Informasi yang diperoleh,BUMD BBBS memiliki sejumlah program di antaranya Rice Milling Plan, Berkah Mart, Bursa Komoditi Lada, pelabuhan, pabrik di Sadai Bangka Selatan dan hilirisasi lada.
Pada tahun 2019, Pemprov Babel menyertakan modal puluhan miliar rupiah kepada PT BBBS, dengan Prof Saparudin sebagai Direktur Utama yang dilantik, Senin (11/2/2019).
“Setelah ada laporan terkait modal yang dikucurkan, Pemprov dan DPRD Babel dapat berkoordinasi untuk memastikan arah BUMD selanjutnya. Kalau memang BUMD menguntungkan, kenapa tidak didukung, tetapi kalau justru menguras APBD untuk apa?” tegas Rina Tarol
